Ulama, Politik: Menjawab Tantangan Pemilu 2024

 

Proses demokrasi di Indonesia saat ini didominasi oleh partai politik, hampir semua lini dikuasai oleh orang-orang dari partai politik, mulai dari eksekutif, legislative, bahkan yudikatif. Di eksekutif, mulai dari kepala desa, bupati, walikota, gubernur hingga presiden, sebagian besar dari partai politik. Bahkan kini, banyak birokrat, baik itu pejabat maupun pegawai di birokrasi, terafiliasi dengan partai politik.

Di parlemen, semua anggota DPR dari partai politik, bahkan untuk DPD sekalipun, yang seharusnya ada ruang dan bisa diisi oleh orang non-politikus. Namun, sayangnya hingga saat ini, sebagian anggota DPD adalah dari partai politik.

Pada dasarnya, demokrasi di Indonesia memberikan ruang bagi non-partai politik untuk ikut dalam kancah perpolitikan di Indonesia, terutama dalam pemilihan DPD dan Kepala Daerah. Undang-undang mengatur calon-calon independen untuk bisa bertarung di sana. Namun, memang masalah popularitas dan modal politik menjadi kendala.

Dalam masyarakat muslim Indonesia, terdapat banyak isu politik yang sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan tanpa terkonfirmasi kebenarannya, bahkan hoaks. Beberapa penceramah, ustaz, atau ulama seringkali mendiskreditkan ideologi non-agama dan menganggap ilmu agama sebagai solusi atas kemajuan dan kemakmuran bangsa. Sebagai orang yang menguasai ilmu agama, mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam konstelasi politik melalui partisipasi di posisi DPD atau kepala daerah yang disediakan oleh undang-undang. Namun, perlu diingat bahwa partisipasi politik harus dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, serta memerlukan kompetensi dan pengalaman yang cukup untuk memimpin masyarakat secara adil dan efektif.

Anggapan bahwa seorang ulama tidak boleh berpolitik atau menjadi pemimpin karena adanya hadist bahwa kalau ulama dan umara bersatu, maka bla..bla..bla tidak sepenuhnya benar. Contohnya, Nabi Muhammad SAW sendiri berpolitik dan menjadi pemimpin. Khulafaur Rasyidin juga merupakan ulama sekaligus umara. Bahkan, Umar bin Abd. Aziz, yang merupakan seorang berilmu atau ulama, juga menjadi pemimpin dan menjadi contoh bagi banyak orang, dan sering diceritakan kepemimpinannya oleh para penceramah. Oleh karena itu, sebenarnya tidak ada larangan bagi seorang ulama untuk berpolitik atau menjadi pemimpin, namun tentu saja mereka harus memenuhi persyaratan dan tuntutan yang dibutuhkan untuk memimpin dengan baik, adil, dan bertanggung jawab.

Bagaimana cara para Ulama memperoleh pengaruh di masyarakat? Di Indonesia, hampir di setiap tingkat masyarakat, mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya, terdapat majlis taklim. Apabila majlis taklim ini diisi oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama dan berfokus pada peningkatan keimanan dan ketaqwaan, maka ini dapat menjadi sarana yang efektif bagi para Ulama untuk mendapatkan suara dan pengaruh di kalangan masyarakat.

Jika ada kesepakatan dalam konsep kepemimpinan dan pengelolaan Negara dalam lingkungan majelis taklim dan komunitasnya, maka seharusnya majunya para ulama yang di anggap punya kompetensi memiliki pengetahuan dan solusi untuk ummat/rakyat.  Maka tidaklah sulit untuk mengkoordinasikan dalam lingkungan tersebut untuk menentukan personal-personal ulama yang akan di pilih, baik untuk DPD maupun Kepala Daerah.

Selain itu, para ulama juga dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyampaikan bagaimana menyelesaikan masalah bangsa dan mengembangkan pengaruhnya di kalangan masyarakat. Dengan menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, para ulama dapat membangun kredibilitas dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Hal ini dapat membantu para ulama untuk memberikan pandangan yang tepat mengenai berbagai isu dan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, serta memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, para ulama dapat berperan aktif dalam mengembangkan masyarakat dan memajukan bangsa secara keseluruhan.

Namun, untuk mendapatkan suara dan pengaruh yang lebih besar, para Ulama juga perlu menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di masyarakat, seperti pemimpin-pemimpin politik dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan cara ini, para Ulama dapat memperoleh dukungan dan jangkauan yang lebih luas dalam menyebarkan ajaran agama dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi pemilu 2024, perlu adanya upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan pemimpin yang baik dan berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu tersebut. Masyarakat juga perlu didorong untuk berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu politik yang tidak jelas sumbernya.

Kita percaya, para ulama memiliki kompetensi yang memadai dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan isi ceramah mereka yang banyak mengklaim bahwa para ulama adalah alternative solusi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kemajuan dan kemakuran.  Sebagai Negara mayoritas muslim harusnya jika masyarakat percaya hal itu maka bukan tidak mungkin para ulama ini dapat terpilih.

Dalam upaya untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, peran para ulama dan tokoh agama sangat penting. Namun, perlu diingat bahwa partisipasi mereka dalam kancah politik harus dilakukan dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Para ulama harus memahami bahwa di dalam dunia politik terdapat berbagai kepentingan yang berbeda dan mereka harus dapat memilih kandidat yang mampu memperjuangkan kepentingan umum dengan cara yang baik dan benar.

Demikianlah artikel ini, semoga dapat memberikan gambaran mengenai peran para ulama dalam demokrasi di Indonesia dan juga memberikan inspirasi bagi kita untuk terus memperjuangkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia.

Identity Politics and Threats to National Progress in the 2024 Election Year

 

Indonesia is gearing up for the upcoming 2024 elections, and as expected, politicians have already begun to engage in political maneuvering. They have started to throw various issues around to discredit their political opponents. This is a typical occurrence during a political year, and unfortunately, there are groups of people who can easily be swayed by emotional and divisive issues.

Politicians often use sensitive topics such as race, religion, ethnicity, and communism to showcase their power and influence over the masses. Unfortunately, many voters do not prioritize integrity and progressive thinking when choosing their leaders. They fall for the same old tricks, and in the end, they are left with leaders who are unable to bring about meaningful change or progress.

After elections, there are two common outcomes. First, some voters may justify their lack of progress by convincing themselves that they do not need it. However, they may also complain that other communities that are progressing will benefit from new advancements in technology and society, leaving them behind.

Secondly, some voters may begin to blame external factors, such as oligarchs, global elites, or other countries, for their lack of progress. However, the truth is that if you are not intelligent, you will be controlled by those who are. If you have leaders who lack the ability to think progressively, you will continue to suffer, and your community will be left behind in the global landscape.

To entertain themselves, some people may turn to conspiracy theories as an escape from reality and to seek solutions to their problems. However, this is not a sustainable way to progress as a society.

It is time to stop tolerating politicians who only talk but fail to take action. We need leaders who are brave enough to take risks and make the right decisions for the betterment of society. We need to focus on developing a strong infrastructure, promoting education, and eradicating corruption. Only then can we achieve true prosperity.

To achieve this, we need smart and motivated individuals who are willing to take the necessary steps towards progress. Lazy and foolish individuals will never progress, and they will continue to suffer, much like the homeless population in developed countries. For those who are diligent but unintelligent, they may only become tools or workers who, no matter how hard they work, will always be under pressure and controlled by those who are intelligent. With the rapid advancement of technology, they may even be replaced by robots. It is important to recognize the value of education and strive for intellectual growth in order to avoid being left behind in an ever-changing world. Instead of being content with just working hard, individuals should also work on developing problem-solving skills and critical thinking.

It is time for the people of Indonesia to wake up and take charge of their future. We must prioritize progress and development if we are to achieve our goals and make Indonesia a prosperous and thriving nation. Let us hope that in the coming years, we will see more progress and a brighter future for Indonesia.

MENGENAL DEMOKRASI

 

Demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak diberlakukannya konstitusi baru pada tahun 1945. Demokrasi merupakan sistem politik yang mendasarkan kekuasaan pada rakyat dan dijalankan dengan prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, dan persamaan. Pada artikel ini, akan dibahas sejarah dan pencetus demokrasi, teori-teori demokrasi, serta perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejarah dan Pencetus Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani, pada abad ke-5 SM. Sistem ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan menentukan kebijakan yang akan diambil.

Beberapa tokoh yang dianggap sebagai pencetus demokrasi adalah John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau. Locke menyatakan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada kesepakatan antara penguasa dan rakyat, sementara Montesquieu mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan yang kemudian diadopsi oleh banyak negara. Sedangkan Rousseau mengajukan konsep kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan berada pada tangan rakyat.

 Teori-teori Demokrasi

1.       Teori-teori demokrasi banyak dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya:

2.       Teori liberal, di mana hak individu menjadi fokus utama dari demokrasi. Konsep ini menekankan kebebasan individu dan keadilan sosial.

3.       Teori partisipatif, di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik.

4.       Teori deliberatif, di mana masyarakat diharapkan dapat mencapai konsensus dalam pengambilan keputusan politik.

 Perkembangan Demokrasi

 1.       Yunani Kuno

Demokrasi modern berasal dari Yunani Kuno, di mana rakyat diberikan hak suara untuk memilih pemimpin dan mengambil keputusan dalam sidang umum.

 2.       Inggris

Sistem demokrasi modern juga berasal dari Inggris. Di sana, terdapat Parlemen yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat. Sistem ini juga menganut prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan.

 3.       Amerika Serikat

Amerika Serikat juga menerapkan sistem demokrasi yang sama dengan Inggris. Di sana, rakyat memilih Presiden dan anggota Kongres untuk mewakili mereka di tingkat nasional.

 4.       Perkembangan di Eropa

Demokrasi berkembang pesat di Eropa pada abad ke-19 dan ke-20, terutama setelah Perang Dunia II. Banyak negara Eropa yang mengadopsi sistem demokrasi, termasuk negara-negara bekas Uni Soviet setelah runtuhnya pada tahun 1991.

 5.       Perkembangan di Asia dan Afrika

Demokrasi juga mulai berkembang di Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II. Namun, perkembangannya terkendala oleh konflik politik dan ketidakstabilan ekonomi di banyak negara.

 Contoh-contoh Demokrasi di Dunia

 1.       Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menerapkan sistem demokrasi. Rakyat di sana memilih Presiden dan anggota Kongres untuk mewakili mereka di tingkat nasional.

 2.       Inggris

Inggris juga menerapkan sistem demokrasi yang sama dengan Amerika Serikat. Terdapat Parlemen yang terdiri dari anggota yang dipilih oleh rakyat.

 3.       Prancis

Prancis adalah salah satu negara Eropa yang menerapkan sistem demokrasi. Di sana, Presiden dipilih oleh rakyat dan terdapat dua majelis legislatif, yaitu Majelis Nasional dan Senat.

 4.       Jerman

Jerman juga menerapkan sistem demokrasi dengan Presiden yang dipilih oleh rakyat dan terdapat dua majelis legislatif, yaitu Bundestag dan Bundesrat.

 5.       India

India adalah salah satu contoh negara di Asia yang menerapkan sistem demokrasi. Di sana, rakyat memilih Presiden dan anggota Parlemen.

 6.       Indonesia

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang menerapkan sistem demokrasi. Setelah masa kekuasaan otoriter selama lebih dari tiga dekade, Indonesia mulai memperkenalkan sistem demokrasi pada tahun 1998. Di sana, rakyat memilih Presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional, serta gubernur dan kepala daerah di tingkat regional.

 7.       Jepang

Jepang juga menerapkan sistem demokrasi dengan Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Di sana, terdapat dua majelis legislatif, yaitu Majelis Tinggi dan Majelis Rendah.

 8.       Australia

Australia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi dengan Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Di sana, rakyat memilih anggota Parlemen untuk mewakili mereka di tingkat nasional.

 9.       Kanada

Kanada juga menerapkan sistem demokrasi dengan Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen. Di sana, rakyat memilih anggota Parlemen untuk mewakili mereka di tingkat nasional.

 10.   Brasil

Brasil adalah negara di Amerika Selatan yang menerapkan sistem demokrasi dengan Presiden yang dipilih oleh rakyat. Di sana, terdapat dua majelis legislatif, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

 11.   Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah negara di Afrika yang menerapkan sistem demokrasi setelah masa apartheid yang mengakibatkan segregasi rasial dan politik yang brutal. Di sana, rakyat memilih Presiden dan anggota Parlemen untuk mewakili mereka di tingkat nasional.

 12.   Meksiko

Meksiko adalah negara di Amerika Latin yang menerapkan sistem demokrasi. Di sana, Presiden dipilih oleh rakyat dan terdapat dua majelis legislatif, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

 Kesimpulan

 Demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang umum di seluruh dunia. Banyak negara yang menerapkan sistem ini dan memberikan hak suara kepada rakyat mereka. Meskipun demokrasi telah berkembang pesat dalam beberapa abad terakhir, tantangan tetap ada dan membutuhkan perjuangan terus-menerus untuk mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.